Uncategorized – Page 17 – Daftar NIB OSS – Izin UMKM

Cara Mengisi KBLI yang Benar di OSS agar NIB…

February 15, 2026

Ringkasan Singkat

KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) harus diisi secara akurat pada sistem OSS RBA, karena data ini menjadi dasar penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha). Kesalahan penulisan atau pemilihan kode KBLI yang tidak sesuai aktivitas usaha akan menyebabkan penolakan otomatis, menunda legalitas, dan berpotensi menimbulkan sanksi. Artikel ini menjelaskan cara mengisi KBLI dengan tepat, menghindari penolakan NIB, serta memberikan contoh nyata dan solusi konsultan.

Usaha kecil, UMKM, atau pemilik toko online yang ingin memulai operasional resmi sering kali terjebak pada tahap pengisian KBLI. Tanpa pemahaman yang cukup, mereka dapat memilih kode yang tidak relevan, sehingga sistem OSS menolak permohonan NIB. Mengingat NIB merupakan pintu gerbang untuk mengakses izin lain seperti PIRT atau PT Perorangan, penting bagi setiap pelaku usaha untuk memastikan data KBLI sudah tepat sejak awal.

Pahami KBLI dan Hubungannya dengan NIB

KBLI merupakan standar klasifikasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi jenis kegiatan ekonomi. Pada platform OSS (Online Single Submission), setiap usaha wajib mencantumkan minimal satu kode KBLI yang paling menggambarkan aktivitas utama. Sistem OSS RBA kemudian memeriksa kesesuaian kode tersebut dengan regulasi yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Jika kode tidak cocok, NIB otomatis ditolak.

Selain menjadi syarat administratif, KBLI yang tepat memengaruhi kategori risiko usaha, tarif retribusi, dan persyaratan izin tambahan seperti PIRT (Produk Industri Rumah Tangga). Misalnya, usaha makanan ringan yang memilih kode “Produksi makanan olahan” akan diarahkan ke Dinas Kesehatan untuk verifikasi PIRT, sementara kode “Jasa konsultasi” tidak memerlukan pemeriksaan pangan.

Langkah Praktis Mengisi KBLI di OSS

Berikut alur yang dapat diikuti secara sistematis:

1. Identifikasi Kegiatan Utama

Mulailah dengan menuliskan secara jelas apa produk atau layanan utama yang ditawarkan. Jika usaha Anda memproduksi kue kering untuk penjualan online, maka kegiatan utama adalah “Produksi makanan olahan”. Pastikan tidak mencampur kegiatan sekunder seperti “Pemasaran digital” dalam kode utama.

2. Cari Kode KBLI yang Sesuai

Gunakan database resmi KBLI yang tersedia di situs BPS atau fitur pencarian di portal OSS. Ketikkan kata kunci utama, misalnya “kue” atau “makanan olahan”, kemudian pilih kode dengan deskripsi paling mendekati. Contoh kode yang tepat untuk kue kering adalah 10711 – “Pembuatan roti, kue, dan makanan sejenis”.

3. Verifikasi Kesesuaian dengan Regulasi

Setelah menemukan kode, periksa apakah ada regulasi khusus yang mengatur jenis usaha tersebut. Untuk produk makanan, periksa ketentuan PIRT pada Peraturan Badan POM. Jika kode mengharuskan izin khusus, persiapkan dokumen terkait sejak awal.

4. Input Data di OSS RBA

Masuk ke portal OSS, pilih menu “Pengajuan NIB”, lalu isi formulir dengan kode KBLI yang telah dipilih. Pastikan menuliskan nama kode secara lengkap, bukan hanya angka, untuk menghindari kesalahan sistem. Setelah mengisi, sistem akan melakukan validasi otomatis; bila ada ketidaksesuaian, Anda akan menerima notifikasi langsung.

Jika Anda ingin memastikan dokumen dan data usaha sudah benar sebelum diajukan ke sistem resmi, Anda bisa langsung Hubungi Kami melalui halaman kontak di website ini. Tim konsultan kami akan memeriksa kecocokan KBLI, melengkapi dokumen, dan mengirimkan data ke OSS dengan akurat.

Poin Penting yang Sering Menyebabkan Penolakan NIB

Berbagai pelaku usaha melaporkan penolakan NIB karena beberapa kesalahan umum. Pertama, pemilihan kode KBLI yang terlalu umum seperti “Perdagangan umum” (47111) untuk usaha produksi makanan; sistem menganggap tidak ada kaitan produksi, sehingga menolak. Kedua, duplikasi kode ketika usaha mencantumkan lebih dari satu kode tanpa menjelaskan urutan prioritas, yang membuat OSS kebingungan dalam menilai risiko. Ketiga, ketidaksesuaian antara KBLI dan dokumen pendukung, misalnya mengajukan NIB dengan kode “Jasa kebersihan” namun melampirkan sertifikat produksi makanan.

Kasus nyata: Seorang pemilik usaha kue rumahan mengisi kode 47512 – “Perdagangan eceran barang melalui internet”. Karena tidak mencantumkan kode produksi, OSS menolak NIB dan meminta revisi. Setelah konsultan membantu mengganti dengan kode 10711 yang tepat, NIB diterbitkan dalam hitungan menit.

Studi Kasus Nyata dan Solusi Konsultan

Contoh lain melibatkan usaha minuman kemasan yang memilih kode 11021 – “Produksi minuman non-alkohol”. Namun, label produk tidak memenuhi standar BPOM, sehingga proses PIRT terhambat. Konsultan kami melakukan audit label, memperbaiki informasi nutrisi, dan mengajukan kembali dengan dokumen lengkap. Hasilnya, PIRT diterbitkan dalam 14 hari kerja, dan NIB tetap aktif karena kode KBLI sudah sesuai.

Kasus PT Perorangan juga tidak luput. Seorang klien mengajukan pendirian PT Perorangan dengan nama usaha yang mirip dengan perusahaan lain, sehingga data pemilik tidak sinkron di sistem OSS. Tim kami melakukan pengecekan nama, menyesuaikan akta pendirian, dan mengirimkan revisi. Proses verifikasi selesai dalam tiga hari kerja, dan NIB serta akta PT Perorangan terbit bersamaan.

Risiko Usaha Tanpa Legalitas yang Tepat

Usaha yang mengabaikan pengisian KBLI yang benar berisiko mengalami penolakan NIB, yang pada gilirannya menutup akses ke pasar formal, pendanaan bank, dan kerjasama dengan perusahaan besar. Tanpa NIB, platform e‑commerce utama seperti Tokopedia atau Shopee dapat menolak listing produk, sementara pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif. Produk makanan yang tidak memiliki PIRT berpotensi ditarik dari rak, dan usaha yang tidak terdaftar sebagai PT Perorangan atau CV dapat menghadapi masalah pajak serta tanggung jawab pribadi yang tidak terbatas.

Solusi kami meliputi audit data awal, penyesuaian kode KBLI, serta pendampingan penuh hingga penerbitan NIB, PIRT, atau akta PT Perorangan. Dengan pendekatan terstruktur, risiko penolakan dapat diminimalisir hingga hampir nol.

Pertanyaan Umum tentang Cara Mengisi KBLI yang Benar di OSS

1. Berapa lama proses verifikasi KBLI di OSS? Jika data lengkap dan kode sesuai, sistem biasanya memberikan respons dalam hitungan menit. Namun, bila ada ketidaksesuaian, proses revisi dapat memakan waktu 1‑3 hari kerja.

2. Apakah satu usaha boleh memiliki lebih dari satu kode KBLI? Ya, usaha dapat mencantumkan kode sekunder, tetapi kode utama harus mencerminkan aktivitas utama. Penambahan kode sekunder tidak mempengaruhi penerbitan NIB asalkan tidak menimbulkan konflik regulasi.

3. Apakah usaha rumahan wajib mengisi KBLI? Semua usaha yang ingin mengajukan NIB melalui OSS wajib mengisi setidaknya satu kode KBLI, termasuk usaha rumahan. Pilihan kode yang tepat akan menentukan apakah usaha memerlukan izin tambahan seperti PIRT.

4. Bagaimana cara memastikan kode KBLI tidak bertentangan dengan izin lain? Lakukan cross‑check dengan regulasi terkait, misalnya periksa apakah kode produksi makanan memerlukan PIRT atau sertifikasi BPOM. Konsultan kami dapat membantu melakukan pengecekan tersebut.

5. Apakah NIB dapat diubah setelah diterbitkan jika kode KBLI salah? Perubahan kode KBLI dapat dilakukan melalui permohonan revisi di OSS, namun proses ini memerlukan verifikasi ulang dan dapat menunda aktivitas usaha.

Jika Anda masih ragu harus mulai dari mana, cukup Hubungi Kami melalui halaman kontak di website ini, dan tim kami akan membantu menyusun langkah pengurusan NIB, PIRT, atau PT Perorangan yang paling efisien untuk kondisi usaha Anda.

Syarat Luas Lahan Minimal untuk Wajib AMDAL atau UKL‑UPL…

February 14, 2026

Ringkasan Singkat

Syarat luas lahan minimal untuk wajib AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau UKL‑UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) ditentukan oleh peraturan pemerintah yang mengklasifikasikan kegiatan usaha berdasarkan potensi dampaknya. Usaha yang menempati lahan di atas ambang batas tertentu wajib memiliki dokumen lingkungan, yang selanjutnya memengaruhi proses perizinan NIB, PIRT, atau bahkan pendirian PT Perorangan.

Di Indonesia, kebingungan sering muncul ketika pelaku UMKM tidak yakin apakah lahan mereka termasuk kategori yang memerlukan AMDAL atau UKL‑UPL. Tanpa kepastian ini, usaha dapat terhambat masuk pasar, marketplace, atau kerjasama dengan perusahaan besar. Memahami batas minimal luas lahan serta regulasi yang mengaturnya menjadi langkah awal yang krusial untuk memastikan legalitas usaha Anda.

Dasar Hukum dan Klasifikasi Kegiatan

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menjadi acuan utama dalam menentukan apakah suatu kegiatan harus mengajukan AMDAL atau UKL‑UPL. Selanjutnya, PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (PP 5/2021) menegaskan bahwa penilaian risiko lingkungan harus berlandaskan pada klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) serta luas lahan yang digunakan.

Secara umum, kegiatan yang menempati lahan lebih dari 2 hektar untuk sektor pertanian, perkebunan, atau perikanan, serta lebih dari 5 hektar untuk industri manufaktur, biasanya masuk dalam kategori wajib AMDAL. Sementara itu, usaha dengan luas lahan antara 0,5 hingga 2 hektar (tergantung jenis kegiatan) dapat memenuhi syarat UKL‑UPL.

Proses Penentuan Kewajiban Lingkungan

Langkah pertama adalah mengidentifikasi kode KBLI usaha Anda di sistem OSS RBA. Sistem ini secara otomatis menilai apakah kegiatan Anda termasuk dalam daftar yang memerlukan AMDAL atau UKL‑UPL berdasarkan luas lahan yang dilaporkan. Jika data KBLI tidak sesuai, NIB (Nomor Induk Berusaha) dapat tertunda, seperti yang pernah kami alami pada sebuah kasus di mana usaha makanan ringan menggunakan KBLI “Pengolahan Makanan” namun melaporkan lahan 3 ha, sehingga sistem menandai perlunya AMDAL.

Setelah klasifikasi selesai, dokumen lingkungan yang diperlukan harus disiapkan. Untuk AMDAL, dokumen meliputi dokumen studi dampak lingkungan, rencana pengelolaan, dan rencana pemantauan. Sedangkan UKL‑UPL memerlukan dokumen rencana pengelolaan dan pemantauan yang lebih sederhana. Pada tahap ini, tim kami biasanya melakukan verifikasi data lahan, mengkonsultasikan label produk dengan BPOM bila terkait PIRT, serta menyiapkan akta pendirian PT Perorangan bila diperlukan.

Pengaruh Luas Lahan terhadap Izin Lainnya

Keberadaan AMDAL atau UKL‑UPL tidak berdiri sendiri. Dokumen lingkungan menjadi prasyarat bagi penerbitan NIB, terutama bagi usaha yang bergerak di bidang produksi makanan dan minuman. Tanpa dokumen lingkungan yang sah, proses pengajuan NIB melalui OSS dapat terhambat, mengakibatkan penundaan masuk marketplace atau kerjasama dengan perusahaan besar.

Selain itu, bagi produsen makanan rumahan yang memerlukan PIRT, Dinas Kesehatan mensyaratkan bukti kepatuhan lingkungan, terutama bila produksi dilakukan di lahan lebih dari 0,5 ha. Contohnya, sebuah usaha kue rumahan yang mengajukan PIRT harus melampirkan UKL‑UPL sebagai bagian dari dokumen pendukung. Kami membantu menyiapkan dokumen tersebut sehingga proses PIRT dapat selesai dalam 7‑30 hari kerja, tergantung jadwal penyuluhan dan inspeksi.

Kasus Nyata dan Solusi Konsultan

Salah satu klien kami, pemilik usaha pertanian organik seluas 2,5 ha, awalnya mengajukan NIB tanpa menyertakan AMDAL. Sistem OSS menolak karena lahan melebihi ambang batas UKL‑UPL. Kami melakukan audit lahan, menyiapkan dokumen AMDAL, dan mengajukannya ke Dinas Lingkungan Hidup. Dalam tiga minggu, AMDAL disetujui, NIB terbit, dan usaha dapat melanjutkan penjualan ke pasar modern.

Kasus lain melibatkan usaha produksi minuman kemasan yang mengajukan PIRT tanpa UKL‑UPL. Karena lahan produksi 1,2 ha, regulator menolak sertifikat PIRT. Tim kami mengkoordinasikan penyuluhan keamanan pangan, menyiapkan UKL‑UPL, dan mengajukan kembali. Hasilnya, PIRT diterbitkan dalam 14 hari kerja, memungkinkan produk masuk ke jaringan distribusi nasional.

Jika Anda ingin memastikan dokumen dan data usaha sudah benar sebelum diajukan ke sistem resmi, Anda bisa langsung menghubungi kami melalui halaman kontak di website ini.

Risiko Usaha Tanpa Dokumen Lingkungan

Usaha yang mengabaikan persyaratan AMDAL atau UKL‑UPL berisiko terkena sanksi administratif, termasuk denda hingga penutupan sementara. Tanpa dokumen lingkungan, produk makanan dapat ditolak oleh BPOM atau Dinas Kesehatan, sehingga PIRT tidak dapat diterbitkan. Selain itu, marketplace besar seperti Tokopedia atau Shopee menolak penjual yang tidak memiliki NIB yang terverifikasi, mengakibatkan hilangnya potensi penjualan online.

Tim konsultan kami biasanya melakukan audit awal untuk mengidentifikasi potensi risiko, menyiapkan dokumen yang diperlukan, dan mengajukan permohonan secara terintegrasi. Dengan pendekatan ini, proses perizinan menjadi lebih cepat, transparan, dan minim risiko penolakan.

Pertanyaan Umum tentang Syarat Luas Lahan Minimal untuk Wajib AMDAL atau UKL‑UPL

1. Berapa luas lahan minimal yang memicu wajibnya AMDAL? Untuk sektor industri manufaktur, ambang batas biasanya 5 hektar, sedangkan untuk pertanian atau perkebunan, batasnya 2 hektar. Nilai ini dapat berbeda tergantung pada jenis kegiatan yang tercantum dalam KBLI.

2. Apakah usaha rumahan dengan lahan 0,8 ha harus mengajukan UKL‑UPL? Ya, bila kegiatan produksi makanan atau minuman melibatkan penggunaan bahan kimia atau limbah, UKL‑UPL menjadi wajib meskipun luas lahan di bawah 1 hektar.

3. Bagaimana proses pengajuan AMDAL melalui OSS? Setelah mengidentifikasi KBLI, Anda mengunggah dokumen studi dampak lingkungan ke portal OSS RBA. Sistem akan memeriksa kelengkapan, kemudian dokumen diteruskan ke Dinas Lingkungan Hidup untuk evaluasi.

4. Apakah NIB dapat diterbitkan tanpa AMDAL atau UKL‑UPL? Jika kegiatan Anda termasuk dalam kategori yang memerlukan dokumen lingkungan, NIB tidak akan diterbitkan sampai dokumen tersebut disetujui.

5. Berapa lama proses UKL‑UPL biasanya selesai? Proses UKL‑UPL dapat selesai dalam 7‑14 hari kerja, tergantung pada jadwal penyuluhan dan inspeksi lapangan.

Memahami syarat luas lahan minimal untuk wajib AMDAL atau UKL‑UPL adalah langkah penting dalam memastikan usaha Anda beroperasi secara legal dan berkelanjutan. Dengan bantuan konsultan berpengalaman, proses pengurusan dokumen lingkungan, NIB, PIRT, atau PT Perorangan dapat berjalan mulus tanpa harus menghabiskan waktu berbulan‑bulan menunggu persetujuan.

Jika Anda masih ragu harus mulai dari mana, cukup hubungi kami melalui halaman kontak di website ini, dan tim kami akan membantu menyusun langkah pengurusan AMDAL, UKL‑UPL, NIB, atau PT Perorangan yang paling efisien untuk kondisi usaha Anda.

Apa Itu Peta Poligon dalam Permohonan NIB dan Cara…

February 13, 2026

Ringkasan Singkat

Peta poligon adalah representasi grafis berbentuk segmen‑segmen garis yang menggambarkan batas‑batas lahan usaha pada sistem OSS RBA. Peta ini menjadi syarat wajib saat mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk memastikan lokasi usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan peraturan tata ruang. Semua pelaku UMKM, usaha rumahan, maupun perusahaan kecil yang ingin legalitasnya diakui secara resmi harus menyiapkan peta poligon yang akurat.

Usaha yang tidak memiliki NIB berisiko tidak dapat bertransaksi di marketplace, sulit mendapatkan pinjaman bank, dan dapat dikenai sanksi administratif. Dengan memahami fungsi peta poligon serta cara pembuatannya, Anda dapat mengurangi potensi penolakan dan mempercepat proses perizinan.

Pentingnya Peta Poligon dalam Pengajuan NIB

Ketika Anda mengisi formulir permohonan NIB di portal OSS, sistem secara otomatis memeriksa data lokasi usaha. Peta poligon berfungsi sebagai bukti visual bahwa lahan yang Anda gunakan memang terdaftar dalam zona yang diperbolehkan untuk jenis usaha yang dipilih. Tanpa peta ini, data lokasi akan dianggap tidak lengkap dan proses verifikasi dapat terhenti selama beberapa hari hingga dokumen tambahan diajukan.

Selain itu, peta poligon membantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam menilai risiko lingkungan, kepadatan penduduk, dan kesesuaian penggunaan lahan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, yang menekankan pentingnya data spasial yang akurat.

Cara Membuat Peta Poligon yang Sesuai Standar OSS

Langkah pertama adalah mengumpulkan data dasar: sertifikat tanah, gambar situasi, dan koordinat GPS. Jika Anda belum memiliki koordinat, gunakan aplikasi peta digital seperti Google Earth atau aplikasi GIS (Geographic Information System) yang dapat mengekspor data dalam format KML atau GeoJSON. Pastikan semua titik sudut lahan tercatat dengan presisi minimal 3 meter.

Setelah data terkumpul, buka perangkat lunak GIS (misalnya QGIS yang gratis) dan buat layer baru bertipe “Polygon”. Gambarlah batas lahan dengan menghubungkan titik‑titik koordinat secara berurutan hingga membentuk area tertutup. Simpan file dalam format shapefile (.shp) atau GeoJSON, karena kedua format ini diterima oleh sistem OSS RBA.

Jika Anda merasa proses ini terlalu teknis, tim konsultan kami siap membantu mengonversi data lapangan menjadi peta poligon yang sah. Hubungi Kami melalui halaman kontak di website ini untuk memastikan semua data sudah sesuai sebelum diajukan ke OSS.

Integrasi Peta Poligon dengan Dokumen Pendukung Lainnya

Setelah peta poligon selesai, langkah selanjutnya adalah melengkapi dokumen lain yang menjadi syarat NIB, antara lain KTP pemilik, NPWP, akta pendirian (jika sudah berbentuk PT atau CV), serta dokumen KBLI yang tepat. Semua dokumen ini diunggah secara bersamaan pada portal OSS, sehingga sistem dapat melakukan verifikasi terpadu. Pada tahap ini, OSS RBA akan memeriksa konsistensi antara peta poligon dan data KBLI; misalnya, usaha makanan ringan harus berada di zona komersial atau industri ringan.

Jika terdapat ketidaksesuaian, biasanya Dinas Kesehatan atau Dinas Perizinan setempat akan mengirimkan notifikasi perbaikan. Contoh kasus nyata yang kami tangani: sebuah usaha kue rumahan mengalami penundaan NIB karena peta poligon menunjukkan lahan berada di zona pertanian, padahal KBLI yang dipilih adalah “Produksi makanan olahan”. Setelah kami mengoreksi peta dan mengajukan KBLI yang lebih tepat, NIB dapat diterbitkan dalam 2 hari kerja.

Risiko Usaha Tanpa Peta Poligon yang Valid

Tanpa peta poligon yang akurat, usaha Anda berisiko mengalami penolakan NIB, yang selanjutnya dapat memicu sanksi administratif seperti denda atau penghentian operasional. Selain itu, marketplace besar seperti Tokopedia dan Shopee menolak penjual yang tidak memiliki NIB, sehingga peluang penjualan online menjadi sangat terbatas. Produk makanan yang tidak memiliki PIRT dan tidak terdaftar pada peta poligon yang sesuai juga dapat ditarik dari rak oleh Dinas Kesehatan karena dianggap melanggar standar keamanan pangan.

Untuk menghindari risiko tersebut, kami biasanya melakukan audit data lokasi terlebih dahulu, memastikan peta poligon sesuai dengan peraturan tata ruang, dan menguji kompatibilitas dengan KBLI yang dipilih. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat proses perizinan, tetapi juga memberikan rasa aman bagi pemilik usaha bahwa semua aspek legalitas telah terpenuhi.

Pertanyaan Umum tentang Peta Poligon dan NIB

1. Berapa lama proses pembuatan peta poligon? Jika data koordinat sudah lengkap, pembuatan peta di GIS dapat selesai dalam 1–2 jam. Verifikasi oleh OSS biasanya memakan waktu 1–3 hari kerja.

2. Apakah peta poligon diperlukan untuk semua jenis usaha? Ya, setiap permohonan NIB yang melibatkan lokasi fisik (produksi, perdagangan, jasa) memerlukan peta poligon, termasuk usaha rumahan yang beroperasi dari rumah.

3. Apakah saya bisa mengunggah peta dalam format PDF? OSS hanya menerima format GIS seperti shapefile, KML, atau GeoJSON. PDF harus dikonversi terlebih dahulu.

4. Apakah peta poligon mempengaruhi proses pengajuan PIRT? Secara tidak langsung, karena PIRT memerlukan data lokasi produksi yang sama. Peta yang valid mempermudah Dinas Kesehatan memverifikasi tempat produksi.

5. Bagaimana jika lahan saya berada di wilayah yang belum terdaftar di sistem GIS nasional? Kami dapat membantu melakukan survei lapangan dan menginput data ke dalam sistem GIS resmi, sehingga peta poligon tetap dapat diunggah.

Dengan memahami apa itu peta poligon, mengapa ia menjadi komponen krusial dalam permohonan NIB, serta cara membuatnya secara tepat, Anda dapat mengurangi hambatan administratif dan mempercepat legalisasi usaha. Tim konsultan kami siap menjadi mitra terpercaya dalam setiap tahap, mulai dari persiapan dokumen hingga pengajuan akhir di portal OSS.