Skip to content
Daftar NIB OSS – Izin UMKM – Nomor Induk Berusaha
  • Home
  • Layanan Kami
  • Blog
  • Syarat dan Ketentuan
  • Kontak

Blog

Langkah Besar Digitalisasi Perizinan di Indonesia: Pencapaian 7 Juta NIB Melalui Sistem OSS Artikel

Langkah Besar Digitalisasi Perizinan di Indonesia: Pencapaian 7 Juta…

  • January 11, 2024January 11, 2024

Tahun 2023 menjadi tonggak penting dalam evolusi digitalisasi perizinan usaha di Indonesia. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah berhasil menerbitkan lebih dari 7 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS), sebuah pencapaian yang menandai kemajuan signifikan dalam upaya pemerintah untuk mempermudah proses perizinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pencapaian ini khususnya menggambarkan minat yang tinggi dari pelaku usaha di Indonesia, dengan Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Banten menjadi lima provinsi terdepan dalam penerbitan NIB. Sebagian besar NIB yang diterbitkan berasal dari usaha mikro, diikuti oleh usaha kecil, menengah, dan besar, menunjukkan bahwa sistem OSS telah efektif dalam menjangkau dan membantu usaha-usaha skala kecil dan mikro di seluruh negeri.

Tina Talisa, Staf Khusus dan Juru Bicara Kementerian Investasi/BKPM, mengungkapkan apresiasi kepada para pelaku usaha yang telah menggunakan sistem OSS dengan baik. Sistem berbasis risiko ini, yang merupakan bagian dari implementasi UU Cipta Kerja, telah dirancang untuk menyederhanakan proses berusaha di Indonesia. Kenaikan signifikan dalam jumlah NIB yang diterbitkan melalui sistem ini pada tahun 2023 menunjukkan efektivitas dan efisiensi sistem yang telah diterapkan.

Pencapaian ini menjadi indikator penting dari era baru dalam proses perizinan usaha di Indonesia. Dengan lebih dari 7 juta NIB yang telah diterbitkan melalui OSS, pemerintah Indonesia telah membuktikan komitmennya dalam memudahkan proses bisnis dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Langkah ini merupakan kemajuan berarti dalam memperkuat ekosistem bisnis di Indonesia, dengan memberikan manfaat khusus bagi para pelaku UMK yang menjadi tulang punggung ekonomi negara.

UMKM Jadi Elemen Kunci Pengembangan Potensi Desa Artikel

Penguatan Ekonomi Desa Melalui UMKM: MenKopUKM Teten Masduki Ungkap…

  • January 11, 2024January 11, 2024

Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyoroti peran penting UMKM dalam memajukan ekonomi, sosial, dan budaya di desa-desa Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Nugraha Karya Desa BRILiaN 2023 di Menara BRILiaN, Jakarta pada Rabu malam, 10 Januari 2024.

Teten Masduki menegaskan bahwa UMKM bukan hanya bisnis, melainkan jantung dari ekonomi dan kewirausahaan di Indonesia. UMKM berkontribusi secara signifikan terhadap PDB dan pendapatan nasional, serta memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Menurut proyeksi Bank Dunia Tahun 2023, ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh lebih dari 0,1 persen per tahun dalam tiga tahun ke depan. Ini menandakan potensi besar UMKM yang diperkirakan akan bertambah hingga mencapai 83,3 juta pelaku pada tahun 2034.

Menteri Teten menyoroti potensi desa-desa Indonesia yang bisa dikembangkan melalui usaha mikro, kecil, dan menengah di berbagai bidang seperti sumber daya alam, kerajinan tangan, pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. Komitmen Kementerian Koperasi dan UKM dalam mengembangkan UKM dalam klaster usaha diharapkan dapat memenuhi kebutuhan desa dan nasional. Kementerian ini juga sedang mengembangkan rumah produksi bersama di 10 daerah di Indonesia untuk pengelolaan yang lebih profesional dari hulu hingga hilir.

Dalam konteks kontribusi UMKM untuk pengembangan desa, MenKopUKM memberikan apresiasi kepada BRI atas komitmennya dalam memberdayakan desa-desa di Indonesia melalui program Desa BRILiaN. Program ini dianggap sebagai terobosan untuk mengembangkan potensi desa, meningkatkan kapabilitas melalui aktivitas pemberdayaan yang berkesinambungan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi desa.

Pada tahun 2023, BRI berhasil memberdayakan 3.178 desa di Indonesia melalui empat pilar penopang Program Desa BRILian. Program ini fokus pada penggerakan BUMDes, digitalisasi desa, inovasi, serta membangun keberlanjutan dan ketangguhan dalam pengembangan desa.

MenKopUKM berharap, melalui program Desa BRILiaN, BRI dapat terus berperan sebagai lembaga jasa keuangan yang memberikan dampak baik bagi pertumbuhan ekonomi desa, terutama dalam menggerakkan produk lokal dari UMKM desa di seluruh Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya perbankan dalam memfasilitasi kemudahan pembiayaan rantai pasok di desa.

MenKopUKM memberikan selamat kepada 15 finalis desa BRILian tahun 2023, berharap mereka dapat menjadi inspirasi bagi desa lainnya dalam membangun perekonomian desa dan Indonesia.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, program Desa BRILiaN merupakan upaya pemberdayaan desa oleh BRI yang telah dimulai sejak tahun 2020. Program ini fokus pada pengembangan entrepreneurship, kemampuan kelembagaan, skill digitalisasi, dan pencapaian SDGs. Melalui program ini, BRI tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga membantu desa menjadi mandiri dalam berbagai aspek.

Sunarso juga menyatakan bahwa program Desa BRILian telah meningkatkan inklusi keuangan di desa, dengan peningkatan jumlah nasabah penabung BRI, DPK BRI, serta jumlah nasabah kredit. Program ini juga meningkatkan jumlah Agen BRILink di desa.

Keseluruhan, inisiatif ini merupakan langkah penting untuk menguatkan ekonomi desa dan memperluas jangkauan keuangan di seluruh Indonesia.

Kementerian Investasi Gandeng Kementerian Pertahanan Fasilitasi UMK Disabilitas Naik Kelas Artikel

Kementerian Investasi dan Pertahanan Indonesia Bersinergi Dukung Pengembangan Usaha…

  • January 9, 2024

Jakarta Selatan, 12 Desember 2023 – Dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2023, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia telah menyelenggarakan sebuah acara khusus dengan tema “Kesempatan Berusaha Melalui Kemitraan dan Keadilan Bagi Pelaku Usaha Disabilitas”. Acara ini berlangsung di Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Dokter Suyoto, Jakarta Selatan. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Pertahanan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, bertujuan untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil (UMK) milik penyandang disabilitas.

Sebagai bagian dari peringatan HDI 2023, Kementerian Investasi/BKPM memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada 1.150 UMK perseorangan, dengan 500 di antaranya adalah pelaku usaha disabilitas. Langkah ini menunjukkan dukungan nyata pemerintah dalam memudahkan berusaha bagi UMK disabilitas, terutama yang binaan Pusrehab di bawah Kementerian Pertahanan. Keberhasilan dalam penerbitan NIB ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyederhanakan proses perizinan usaha.

Sekretaris Kementerian Investasi/Sekretaris Utama BKPM, Ikmal Lukman, menekankan komitmen pemerintah dalam mempermudah perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko. Sistem ini terintegrasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga terkait dan dirancang khusus untuk memberikan akses lebih luas bagi pelaku usaha disabilitas, menghapus batasan yang sebelumnya ada.

Wakil Menteri Pertahanan, Muhammad Herindra, mengungkapkan apresiasi kepada penyandang disabilitas yang telah berjuang menghadapi tantangan dalam mendapatkan akses yang setara di berbagai sektor. Herindra menekankan pentingnya melibatkan penyandang disabilitas secara aktif dalam pembangunan dan memberikan hak mereka sepenuhnya.

Salah satu pelaku usaha disabilitas, Verad Sugianto, yang berkecimpung di bidang jasa pengiriman alat berat, berbagi pengalamannya dalam menjalankan usaha. Meskipun menghadapi tantangan yang lebih besar, Verad tetap menunjukkan keteguhan untuk mengatasi hambatan dan meraih kesuksesan. Dukungan pemerintah melalui kemudahan perizinan berusaha telah membantu dalam perjalanannya.

Rohani Br Sembiring, pemilik usaha Risoles Mbak Ani, turut merasakan manfaat dari kemudahan proses perizinan. Menurutnya, pembuatan NIB sangat mudah dan tanpa kendala, yang membantu dalam pengembangan usahanya.

Dalam acara tersebut, juga dilakukan Penandatanganan Komitmen Kerja Sama antara Usaha Besar dengan UMK dan Pelaku Usaha Disabilitas, serta Penandatanganan Kerja Sama Rehabilitasi Kecelakaan Kerja antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pusrehab Kementerian Pertahanan.

Data Kementerian Investasi/BKPM menunjukkan bahwa hingga 12 Desember 2023, sudah 6.734.309 NIB berhasil diterbitkan melalui sistem OSS di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 98% adalah NIB pelaku UMK dan 2% adalah pelaku usaha menengah dan besar. Khusus untuk DKI Jakarta, telah terbit 579.875 NIB, menjadikan wilayah ini sebagai salah satu provinsi dengan jumlah NIB terbanyak di Indonesia. Dengan adanya peringatan HDI 2023 ini, diharapkan para pelaku UMK disabilitas dapat terus berkembang dan memperluas pasar usahanya baik di tingkat nasional maupun internasional.

Posts pagination

1 … 34 35 36 37 38 … 40

Recent Posts

  • Beda NIB Perorangan dan NIB Badan Usaha
  • Apakah Usaha Makanan Rumahan Wajib Punya PIRT
  • Apa Itu PIRT dan Produk Pangan yang Bisa Mengajukannya
  • Alasan Penolakan PIRT dan Cara Memperbaikinya Secara Tepat
  • Beda PIRT dan Izin Edar BPOM MD untuk UMKM

Recent Comments

    Archives

    • October 2026
    • September 2026
    • April 2026
    • March 2026
    • February 2026
    • January 2026
    • June 2024
    • February 2024
    • January 2024
    • December 2023
    • November 2023

    Categories

    • Artikel
    • Uncategorized

    Meta

    • Log in
    • Entries feed
    • Comments feed
    • WordPress.org
    Theme by Colorlib Powered by WordPress