Terobosan 2024! MenKopUKM Teten Masduki Bawa UMKM Indonesia Menuju…

Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyatakan bahwa tahun 2023 adalah tahun pemulihan yang transformatif bagi UMKM dan koperasi di Indonesia, dengan dua tujuan utama: memperkuat pemulihan ekonomi nasional pasca-pandemi COVID-19 dan menyiapkan transformasi koperasi serta UMKM yang resilien dan kompetitif menuju Indonesia Emas 2045. MenKopUKM mengumumkan bahwa kedua tujuan ini telah tercapai dan sejumlah proyek percontohan telah disiapkan sebagai model pengembangan UMKM dan koperasi masa depan.

Diskusi Bersama Pemimpin Redaksi yang diselenggarakan oleh KemenKopUKM di Gedung SMESCO, Jakarta, pada Kamis (21/12/2023), menggarisbawahi komitmen untuk melanjutkan upaya ini pada tahun 2024. Upaya ini diarahkan agar transformasi koperasi dan UMKM menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Teten Masduki mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, program-program KemenKopUKM akan diperluas untuk mencakup anak muda, perempuan, dan penyandang disabilitas, dengan fokus pengembangan ekonomi pada Ekonomi Biru dan Hijau yang meliputi aquaculture dan agriculture, masing-masing mencerminkan keunggulan domestik Indonesia.

Salah satu target utama KemenKopUKM pada tahun 2024 adalah penciptaan satu juta wirausaha baru. Pada tahun ini, sebanyak 821.599 wirausaha telah berhasil diciptakan melalui 320 kegiatan dari 27 kementerian/lembaga. Program digitalisasi akan difokuskan pada penguatan sektor hulu, dan inovasi pembiayaan akan terus didorong untuk memudahkan pelaku UMKM dan koperasi, termasuk melalui sistem credit scoring.

Pada tahun 2023, KemenKopUKM telah mencapai beberapa tonggak penting, termasuk penciptaan 400 koperasi modern (220 koperasi pangan dan 180 koperasi non pangan), serta penetapan tiga piloting koperasi untuk mengelola Minyak Makan Merah (3M) di beberapa kabupaten. Upaya ini dilengkapi dengan regulasi yang diperkuat melalui RUU Perkoperasian yang sedang dalam pembahasan.

Selain itu, program SOLUSI Nelayan telah menetapkan 38 lokasi dari target 59 lokasi untuk pembangunan Stasiun Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN). Dalam hal formalisasi usaha mikro, KemenKopUKM berhasil menerbitkan 3,4 juta NIB dan 74.879 sertifikasi halal pada tahun 2023.

KemenKopUKM juga bekerja sama dengan berbagai stakeholder untuk reaktivasi PLUT-KUMKM, dengan 13 lokasi NEW PLUT yang telah dibangun pada tahun ini. Program Layanan Rumah Kemasan juga telah diinisiasi untuk meningkatkan nilai tambah, kualitas, dan daya saing produk UMK.

Dalam rangka hilirisasi UMKM, KemenKopUKM telah membangun 8 Rumah Produksi Bersama (RPB) di berbagai daerah dengan potensi unggulan yang berbeda. Selain itu, berdasarkan data LKPP, Koperasi dan UMK telah berhasil mendominasi produk di katalog LKPP.

KemenKopUKM juga telah menyediakan enam lokasi piloting project 30 persen ruang publik untuk UMKM dan berhasil melakukan 7 MoU dengan usaha besar, menjalin kemitraan yang menghasilkan nilai transaksi kemitraan sebesar Rp9,51 miliar.

Hingga saat ini, 22,81 juta UMKM telah onboarding digital, dan KemenKopUKM terus mendorong UMKM untuk onboarding digital demi mencapai target tahun 2024 sebesar 30 juta. Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) juga telah memberikan dampak signifikan, dengan total 2.753 KUMKM yang telah menerima program/kegiatan.

Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) per 21 Desember 2023 telah mencapai Rp

250,3 triliun, dan LPDB-KUMKM berhasil menyalurkan dana bergulir sebesar Rp1,56 triliun pada tahun ini. SMESCO Indonesia telah melayani 94.978 mitra KUKM, mencapai 95,97 persen dari target yang ditetapkan.

Semua pencapaian ini menegaskan upaya KemenKopUKM dalam memperkuat ekonomi dan mempersiapkan transformasi KUMKM yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Langkah Besar Digitalisasi Perizinan di Indonesia: Pencapaian 7 Juta…

Tahun 2023 menjadi tonggak penting dalam evolusi digitalisasi perizinan usaha di Indonesia. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah berhasil menerbitkan lebih dari 7 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS), sebuah pencapaian yang menandai kemajuan signifikan dalam upaya pemerintah untuk mempermudah proses perizinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pencapaian ini khususnya menggambarkan minat yang tinggi dari pelaku usaha di Indonesia, dengan Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Banten menjadi lima provinsi terdepan dalam penerbitan NIB. Sebagian besar NIB yang diterbitkan berasal dari usaha mikro, diikuti oleh usaha kecil, menengah, dan besar, menunjukkan bahwa sistem OSS telah efektif dalam menjangkau dan membantu usaha-usaha skala kecil dan mikro di seluruh negeri.

Tina Talisa, Staf Khusus dan Juru Bicara Kementerian Investasi/BKPM, mengungkapkan apresiasi kepada para pelaku usaha yang telah menggunakan sistem OSS dengan baik. Sistem berbasis risiko ini, yang merupakan bagian dari implementasi UU Cipta Kerja, telah dirancang untuk menyederhanakan proses berusaha di Indonesia. Kenaikan signifikan dalam jumlah NIB yang diterbitkan melalui sistem ini pada tahun 2023 menunjukkan efektivitas dan efisiensi sistem yang telah diterapkan.

Pencapaian ini menjadi indikator penting dari era baru dalam proses perizinan usaha di Indonesia. Dengan lebih dari 7 juta NIB yang telah diterbitkan melalui OSS, pemerintah Indonesia telah membuktikan komitmennya dalam memudahkan proses bisnis dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Langkah ini merupakan kemajuan berarti dalam memperkuat ekosistem bisnis di Indonesia, dengan memberikan manfaat khusus bagi para pelaku UMK yang menjadi tulang punggung ekonomi negara.